Wadas Belum Selesai Menggema dalam Aksi Sejagad

Suasana Gejayan Memanggil Kembali sore itu (Foto: Dewa Saputra)

Senin, 12 Februrari 2024, Pertigaan Gejayan dipadati oleh gelombang demonstran yang menamai dirinya sebagai Jaringan Gugat Demokrasi. Aksi ini dimulai dengan Long March dari Bundaran UGM dan beberapa titik lain. Sekitar pukul 15.30, demonstran mulai membacakan berbagai tuntutannya kepada Jokowi, mulai dari revisi UU Pemilu hingga pengesahan UU PRRT. Hal ini juga dilakukan oleh Budin, salah seorang demonstran, yang menyerukan persoalan Wadas (baca: perampasan tanah) yang kian bias.

“Kalau dianggap rampung, mungkin hanya pemerintah yang menganggap permasalahan ini selesai,” ucap Budin mulai menjelaskan. “Sedangkan, publik harus tahu bahwa proses hukum masih kita upayakan hingga saat ini. Salah satunya, kita sedang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di PN Sleman, Yogyakarta.”

Bagi pria dengan pakaian yang serba gelap itu, PMH di PN Sleman, Yogyakarta, harus melewati beberapa mekanisme. Mulai dari gugatan kepada PUPR, Gubernur Jawa Tengah, hingga Presiden.

Gugatannya kepada Gubernur Jawa Tengah, dalam hal ini Ganjar Pranowo, yang sudah dilakukan sejak 2018. Sebab, ia memiliki posisi strategis terkait izin tambang di Wadas.

“Waktu dulu, tahun 2018 kita sudah mulai mengadakan aksi kepada Ganjar Pranowo, agar Izin Penetapan Lokasi (IPL) di Wadas itu dicabut,” ujar Budin.

Akan tetapi, di akhir periodenya sebagai gubernur, Ganjar Pranowo justru mengatakan kalau Wadas bukan kewenangannya. Sebab, Pertambangan Wadas termasuk dalam Projek Strategis Nasional (PSN).

“Hari akhir masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar sendiri menarasikan bahwa itu bukan kewenangan dia. Ganjar hanya menjalankan perintah pusat. Mereka tetap berdalih bahwa PSN itu projeknya Pak Presiden,” ujar Budin.

“Pernyataan itu yang membuat kita sakit hati,” tambahnya.

Padahal, menurut Budin, Gubernur Jawa Tengah bertanggung jawab atas IPL yang terbit dan selalu mengalami pembaharuan. Terlebih, proses itu dinilai kurang transparan. Tidak tidak ada komunikasi yang dibangun dengan Warga Wadas.

Diantara kerumunan massa aksi, Budin menambahkan kalau iklim pemilu sama sekali tidak menguntungkan bagi Wadas.

“Bahkan partai-partai yang masuk ke Wadas untuk memihak Warga Wadas itu tidak ada. Memang pernah kita diberitakan hoax, kita mendeklarasikan Prabowo-Gibran, tapi itu dilakukan oleh orang luar Wadas,” ujar Budin

“Karena kenapa kita membantah berita itu, karena memang kita tidak melakukannya gitu,” tambahnya.

Gilang Kuryantoro

Reporter: Gilang Kuryantoro, Kedrick Azman

Editor:Dewa Saputra