SMI Bersolidaritas Untuk Para Korban UKT Tinggi

Sejumlah massa aksi SMI di depan gerbang UNY. (19/01/2023). Foto: Ahmad Nur Alamsyah

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) berunjuk rasa di depan gerbang utama Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), pada Kamis 19 Januari 2023. SMI hadir sebagai bentuk solidaritas terhadap mahasiswa UNY yang menjadi korban tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Selain itu, mereka juga menyoroti kebobrokan sistem penentuan UKT yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Hal ini menyebabkan beberapa mahasiswa terpaksa untuk cuti, bahkan putus pendidikannya.

Awak Philosofis membuka percakapan dengan Wahid, seorang peserta aksi. Ia menuturkan bahwa pendidikan sudah seharusnya bisa diakses secara gratis oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

"Negara seharusnya hadir untuk mengakomodasi pendidikan bagi warga negaranya. Ada dana Rp500 Triliun (20% dari APBN) untuk pendidikan. Uang sebesar itu sangat mungkin bisa untuk membiayai pendidikan gratis, " ujar Wahid setelah usai menyampaikan orasi.

Namun, ia menambahkan bahwa hal tersebut memang sulit dilakukan, terlebih dalam waktu dekat. Adanya perilaku korupsi yang merajalela di lingkar pejabat pemerintahan menjadi satu alasan kuat mengapa pendidikan gratis sangat sulit untuk diwujudkan.

Di belahan dunia lain, pendidikan gratis sudah banyak terwujud, bahkan bukan hanya sekedar mimpi belaka. Ia, mencontohkan negara-negara di wilayah Skandinavia. Di sana, pendidikan gratis diberikan oleh pemerintah dengan mengambil dana dari pajak masyarakat. Pengelolaan dilakukan sedemikian rupa, agar seluruh warga negara dapat merasakan keadilan untuk mengakses pendidikan.

Pendidikan gratis agaknya susah terwujud ketika paradigma yang dibangun adalah logika industri. Jual dan beli menjadi tidak bisa dipisahkan dalam pendidikan, bahkan dijadikan sebagai komoditas dagangan.

"Mereka ini memandang bahwa pendidikan adalah sebuah bisnis. Hal itu dibuktikan oleh negara dengan hadirnya peraturan tentang PTN-BH, " ucap Wahid kepada Philosofis.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa SMI telah merilis sebuah kajian yang menjelaskan bahwa pendidikan gratis bisa dilakukan di mana saja, termasuk perguruan tinggi swasta. Hanya saja, mereka menyayangkan pemerintah yang memandang pendidikan sebagai komoditas bisnis semata. Padahal pendidikan adalah hak semua warga negara dan seharusnya diperoleh secara gratis.

"Jika merujuk ke Amerika Serikat, tanggung jawab pendidikan adalah urusan setiap warga negaranya, karena mereka menganut konsep liberal. Sedangkan di Indonesia, tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab negara, " tuturnya di sela-sela demonstrasi.

Menurut penuturanya, sudah seharusnya negara selalu hadir untuk menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Pendidikan mempengaruhi kualitas masyarakat. Beribu sayang jika potensi di daerah-daerah harus hilang karena sulit untuk mengakses pendidikan karna adanya kapitalisasi. Maka, sudah seharusnya pendidikan gratis segera direalisasikan.

Ahmad Nur Alamsyah

Reporter: Dewa Saputra, Ahmad Nur Alamsyah, Isna Kusuma (Magang), Ariska (Magang)

Editor : Yoga Hanindyatama